PENYALAHGUNAAN MOBIL DINAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TIN

Tanggal: Kamis / 13 Juli 2017
penyalahgunaan-mobil-dinas-ditinjau-dari-undangundang-nomor-31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tin

Oleh: Vivi Arfiani Siregar

Mahasiswa Program Doktor Universiras Islam Bandung

Email: viviarviani_siregar@yahoo.co.id

 

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendistribusikan surat ke berbagai lembaga untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kendaraan dinas. Penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Tabungan dan Disiplin Kerja. Dalam lampiran II angka 5 dinyatakan bahwa penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja. Dikeluarkannya Permen PAN merupakan respon dari Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masyarakat diberi partisipasi yang luas untuk secara aktif memantau pelaksanaan tugas resmi baik pusat maupun di daerah, termasuk penggunaan fasilitas negara, sehingga aset negara benar-benar dimanfaatkan hanya untuk melaksanakan tugas resmi sehingga dapat dihindari kerugian yang lebih besar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada pejabat maupun PNS yang menggunakan kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua tidak pada tempatnya. Mereka tidak memisahkan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas dan kegiatan pribadi. Sementara biaya operasional, BBM, perawatan dan suku cadang dibebankan melalui APBD. Berkenaan kendaraan dinas, Per­men PAN telah menetapkan bahwa kendaraan dinas dibatasi penggunaannya saat jam kerja kantor, kendaraan dinas operasional hanya digunakan dalam kota, dan penggunaan kendaraan dinas keluar kota harus izin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditu­gaskan sesuai kompetensinya. Pimpinan dapat mengam­bil tindakan baik berupa tegu­ran atau sanksi lain terhadap pegawainya yang melanggar ketentuan ini. Meskipun terdapat aturan mengenai kendaraan dinas, namun pejabat maupun PNS yang menyalahgunakan kendaraan dinas disebabkan rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan dari SKPD terkait, dan belum adanya aturan jelas yang mengatur penggunaan kendaraan dinas.