AKIBAT HUKUM PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLDSECARA NASIONAL (TELAAH ATAS UNDANG-UNDANG PEMILU L

Tanggal: Kamis / 13 Juli 2017
akibat-hukum-pemberlakuan-parliamentary-thresholdsecara-nasional-telaah-atas-undangundang-pemilu-l

Oleh: Kamarudin alamat: Jl. Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya Email: kamarudin22@gmail.com. Ketentuan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional yang diberlakukan secara flat untuk penentuan perolehan kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota membawa dampak hukum terhadap elemen-elemen Pemilu legislatif. Akibat pemberlakuan PT tersebut maka tidak diperhitungkannya sejumlah suara sah yang diperoleh beberapa partai politik peserta Pemilu dalam penentuan perolehan kursi parlemen. Secara flat untuk penentuan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengakibatkan banyaknya suara sah suatu partai politik yang batal sehingga tidak lolos PT secara nasional. Padahal, jika diikutkan penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota memungkinkan suara partai politik meraih banyak kursi. Batalnya perolehan tersebut maka jumlah perolehan suara partai politik tertentu secara nasional tidak mencapai PT. Hal ini mengakibatkan partai politik peserta pemilu tidak bisa menjadi peserta pemilu untuk perolehan kursi parlemen di tingkat pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pemberlakuan PT secara nasional sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, menarik untuk dikaji karena ketentuan tersebut memiliki akibat hukum yang cukup signifikan.